Perkuat Sinergi Pendampingan Desa, TPP Kabupaten Bulukumba Gelar Rapat Koordinasi
Bulukumba — Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kabupaten Bulukumba melaksanakan Rapat Koordinasi sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi, koordinasi, dan efektivitas pendampingan dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Bulukumba.
Kegiatan ini menjadi ruang bersama bagi para pendamping untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pendampingan di desa, mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi di lapangan, serta merumuskan langkah-langkah tindak lanjut yang diperlukan.
Dalam rapat tersebut, pembahasan diarahkan pada penguatan peran TPP dalam mendampingi Pemerintah Desa dan masyarakat, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan potensi dan kelembagaan ekonomi desa.
Koordinasi antarpendamping juga menjadi bagian penting dalam memastikan informasi, kebijakan, dan program pembangunan desa dapat dipahami serta diimplementasikan secara tepat sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing desa.
Rapat koordinasi juga menekankan pentingnya TPP untuk terus meningkatkan kapasitas, membangun komunikasi yang efektif dengan Pemerintah Desa, Kecamatan, serta pemangku kepentingan lainnya, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan.
Melalui forum koordinasi ini, TPP Kabupaten Bulukumba diharapkan semakin solid dalam menjalankan fungsi pendampingan. Pendampingan tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan Pemerintah Desa, tetapi untuk memperkuat kapasitas Desa agar mampu merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pembangunan secara mandiri.
Kegiatan ini diharapkan menghasilkan langkah tindak lanjut yang konkret, sehingga koordinasi dan pendampingan di seluruh wilayah Kabupaten Bulukumba dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan semangat kolaborasi dan penguatan kapasitas, TPP Kabupaten Bulukumba terus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik serta pembangunan desa yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
